Jembatan yang menjadi akses utama bagi aktivitas sehari-hari mereka kini tak bisa digunakan, mengganggu mobilitas masyarakat, termasuk anak sekolah dan pedagang.
“Kami sangat bergantung pada jembatan ini. Sekarang aktivitas jadi sulit,” ujar Anita, salah satu warga.
Proyek senilai Rp5,9 miliar dari APBD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ini direncanakan selesai pada Desember 2024.
Namun, pengerjaan yang dimulai pertengahan Juli lalu terpantau lambat dan kini berhenti sama sekali.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, menyoroti lambannya pengerjaan ini. Ia berencana melakukan kunjungan ke lokasi untuk memahami kendala yang terjadi.
“Kami akan turun langsung. Pemerintah kota juga perlu mengawasi meski ini proyek provinsi, karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat Bontang,” tegasnya, saat dikonfirmasi, Selasa (12/11/2024).
Kata dia, sinergi antara pemerintah provinsi dan kota sangat penting untuk memastikan proyek selesai tepat waktu.
Oleh karena itu, politisi NasDem yang baru dilantik 13 Agustus 2024 lalu tersebut berharap pemerintah segera mengambil tindakan agar pembangunan kembali berjalan sesuai jadwal demi kelancaran aktivitas mereka. (Adv/Royen).
