Komisi B DPRD Bontang Dorong Transparansi dan Akuntabilitas Proyek Pembangunan

Rapat perdana Komisi B DPRD Bontang, dipimping langsung Rustam dengan mengundang sejumlah OPD, Senin (21/10/2024). (Doc. hotpink-gnat-491704.hostingersite.com/Ist)

hotpink-gnat-491704.hostingersite.com, Bontang – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek pembangunan.

Hal ini disampaikan dalam rapat kerja perdana dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra di Gedung Sekretariat DPRD Bontang Lestari, Senin (21/10/2024).

Ketua Komisi B, Rustam, yang memimpin rapat, menegaskan bahwa evaluasi ini bertujuan memastikan setiap proyek berjalan sesuai dengan peraturan, tanpa adanya hambatan yang tidak perlu.

“Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dalam setiap proyek pembangunan. Dengan evaluasi ini, kami ingin memastikan setiap langkah yang diambil benar-benar berdampak positif bagi masyarakat,” ujar Rustam.

Rustam juga menggarisbawahi bahwa rapat ini merupakan bagian dari upaya DPRD untuk memperkuat pengawasan terhadap OPD, sekaligus memberikan ruang untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala yang ada.

“Kami ingin semua pihak bekerja sesuai aturan dan bertanggung jawab atas tugas masing-masing. Jika ada masalah, harus segera dilaporkan dan diselesaikan bersama,” tambahnya.

Rapat ini dihadiri oleh sejumlah OPD penting, seperti Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP), Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (DISPOPAR), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Inspektorat Daerah (IRDA).

Selain itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), RSUD Taman Husada, dan Sekretariat DPRD (SETWAN) turut menyampaikan laporan kinerja mereka.

Rustam berharap rapat ini menjadi momentum untuk menciptakan tata kelola pembangunan yang lebih baik. Ia menekankan, setiap proyek harus direncanakan dan diawasi dengan baik agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kami akan terus memantau pelaksanaan proyek di lapangan untuk memastikan tidak ada penyimpangan. Semua harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel,” tegasnya. (ADV/Ryn)